Skip to Content

Materi FGD RIK Bidang Ketenagaan - 30 Agustus 2014 dapat diunduh disini.

Tabel Isian Capaian Target Kinerja RENOP Semester 1 2014 (lampiran surat rektor No. 4189/P/Dir-PDP/2014) dapat diunduh disini.

Panduan Umum Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 dapat di download disini.


Modul Panduan Aplikasi Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) tahun 2015 melalui Aplikasi SIMABEKA dapat di download disini.

WORKSHOP PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN ‘TAMAN KEARIFAN’ (WISDOM PARK) UGM

Tujuan:
Untuk mendapatkan masukan untuk konsep perencanaan dan pengembangan ‘Taman Kearifan’ (Wisdom Park) dan ruang terbuka hijau pada kawasan Universitas Gadjah Mada dari seluruh unit kerja di lingkungan UGM dan instansi terkait.

Output yang diharapkan:
Penyempurnaan konsep perencanaan dan pengembangan ‘Taman Kearifan’ (Wisdom Park) dan ruang terbuka hijau Universitas Gadjah Mada.

Workshop Sosialisasi Program dan Prosedur Pengembangan Fisik

Telah diadakan Workshop Sosialisasi Program dan Prosedur Pengembangan Fisik kampus UGM seri II pada tanggal 4 Oktober 2013 jam 14:00 s/d 18:55 di Balai senat, kantor pusat UGM lantai 2 sayap utara,
materi workshop dapat di download pada :
Review RIPK 2005-2015 dan Semua materi

Tentang SPAN

Apa itu SPAN?

Tuntutan masyarakat akan pengelolaan anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi, dan berbasis kinerja merupakan faktor pendorong bagi pemerintah untuk melaksanakan reformasi selain kebutuhan internal pemerintah sendiri. Sebagai pioner, Departemen Keuangan telah memulai proses reformasi sejak tahun 2004. Perubahan yang dilaksanakan mencakup aspek penataan organisasi, perbaikan proses bisnis, dan peningkatan manajemen sumber daya manusia.

Persiapan Pengalihan Pengesahan DIPA ke DJA

Langkah sinergis antara Ditjen Perbendaharaan (DJPB) dan Ditjen Anggaran (DJA) semakin digalakkan. Terlebih terkait rencana pengalihan pengesahan DIPA dari DJPB ke DJA.mulai tahun anggaran 2013. Bagian terpenting dalam proses pengalihan tersebut adalah penyesuaian proses bisnis (alur kerja) penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, yang semula berada pada 2 unit eselon I (DJA dan DJPB) menjadi satu kesatuan proses bisnis di DJA.

Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian II - Akhir)

Salah satu hal yang harus dipertimbangkan dalam penetapan belanja daerah adalah Analisa Standar Biaya (ASB). Alokasi belanja ke dalam aktivitas untuk menghasilkan output seringkali tanpa disertai alasan dan justifikasi yang kuat. ASB mendorong penetapan biaya dan pengalokasian anggaran kepada setiap aktivitas unit kerja menjadi lebih logis dan mendorong dicapainya efisiensi secara terus-menerus karena adanya pembandingan (benchmarking) biaya per unit setiap output dan diperoleh praktek-praktek terbaik (best practices) dalam desain aktivitas.

Anggaran Berbasis Kinerja (Bagian I)

Sebelum berlakunya sistem Anggaran Berbasis Kinerja, metode penganggaran yang digunakan adalah metoda tradisional atau item line budget. Cara penyusunan anggaran ini tidak didasarkan pada analisa rangkaian kegiatan yang harus dihubungkan dengan tujuan yang telah ditentukan, namun lebih dititikberatkan pada kebutuhan untuk belanja/pengeluaran dan sistem pertanggung jawabannya tidak diperiksa dan diteliti apakah dana tersebut telah digunakan secara efektif dan efisien atau tidak.

Wawancara Dengan Direktur PNBP

Setelah lebih dari satu dasawarsa dijadikan sebagai landasan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), UU No. 20 Tahun 1997 akhirnya harus melalui tahap revisi. Proses tersebut diperkuat dengan telah masuknya revisi UU 20/1997 sebagai salah satu Program Legislasi Nasional 2010-2014.

Mengamankan Pelaksanaan APBN 2012

Kebijakan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan Pemerintah. Kebijakan ini dilakukan untuk mengamankan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2012. Pemerintah memotong anggaran belanja K/L Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.18,91 triliun. Langkah ini diambil setelah sebelumnya dilakukan pembahasan secara intensif dalam rapat kabinet terbatas dengan Presiden dan Wakil Presiden. Besaran pemotongan anggaran belanja masing-masing K/L telah diusulkan Pemerintah kepada DPR RI melalui Nota Keuangan dan RAPBN-P Tahun Anggaran 2012.

Langkah-Langkah DJA dalam Penyusunan Pagu Indikatif Tahun 2013

Dalam proses penyusunan Pagu Indikatif 2013, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) telah melakukan pemantapan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pemantapan ABK dilakukan dengan kebijakan (i) menyempurnakan pola pengalokasian anggaran yang mengacu pada prinsip money follow function, (ii) memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan anggaran melalui penyederhanaan struktur anggaran dan jenis belanja.

KTM UGM sebagai Tiket Transjogja

Salah satu pengembangan fungsi KTM adalah pengitegrasian fungsi tiket trans jogja. Mahasiswa yang telah berlanggaran trans jogja akan lebih merasa praktis dengan sistem ini, karena tiket yang di bawa berlanggarana telah diintegrasiakn dengan KTM, sehingga hanya perlu satu kartu saja.
Keuntungann yang lain adalah harga jasa yang lebih murah dengan model berlagganan mahasiswa akan mendapatkan potongan harga yang kompetitif sehingga menjadi lebih murah dibandingkan apabila setiap naik harus membeli tiket.

Syndicate content